Aksi Mayday “Gerakan Rakyat Anti-kapitalis”

Pers Birama – Rabu ( 01/05/2019 ) telah berlangsung Aksi Mayday
Dengan tema ” Gerakan Rakyat Anti Kapitalis ”
Kita semua adalah buruh !

Aksi ini baru dimulai kurang lebih pada puku   l 11:00 WIB, walaupun sebenarnya masa telah berkumpul di depan gedung sate pukul 08:30 WIB. Aksi ini sempat diwarnai dengan tindakan oknum yang mencoret-coret fasilitas umum namun ditegaskan kembali oleh korlap bahwa serikat buruh tidak melakukan hal-hal tersebut karena aksi Mayday ini adalah aksi damai.

Pada hari buruh ini, mereka menyuarakan mengenai masih adanya ketidakadilan pemerintah dan para kapitalis. Sayangnya bukannya mendukung buruh, rezim pemerintahqn Jokowi-JK malah melakukan kebijakan yang sama seperti rezim-rezim sebelumnya yaitu cenderung berpihak pada para tirani modal.
Hajat pemilu yang berdekatan dengan Mayday hari ini, tidak menyurutkan semangat buruh karena pemilu yang hadir tidak memberikan solusi apa-apa, justru pemilu adalah sebuah lambang pemerintah untuk menjual janji-janji manisnya pada buruh yang tidak akan ada realisasinya. Jangankan memperjuangkan hak buruh, salah satu paslon saja merupakan mantan Jenderal pelanggar HAM yang belum pernah diadili.

Ketidak adilan rezim Jokowi-Jk sudah tercium semenjak dikeluarkannya PP no 78. Ada benang merah tuntutan Mayday dengan tuntutan buruh pada aksi kamisan mengenai Pemilu dan HAM. Seperti diketahui sendiri hingga kini pemerintah beserta partai-partai yang ada di Indonesia ditunggangi oleh elit-elit politik yang pro terhadap kaum Borjuis. Atau bahkan kaum Borjuis sendiri terlibat dalam kebijakan yang mengatur tentang hak-hak buruh. Sehingga yang terjadi adalah terkebirinya hak-hak buruh itu sendiri. “Contoh dari peraturan yang menindas hak-hak buruh itu adalah peraturan pemerintah no 78 tahun 2015 ( PP 78 ) yang mengatur tentang hak-hak buruh termasuk upah”
PP 78 mengatakan bahwa upah buruh ditetapkan berdasarkan laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Alhasil upah buruh di Indonesia hanya naik 8-11 persen per tahun.

Selain itu juga dengan adanya (PP 78) buruh semakin di kekang karena dengan teraplikasikanya (PP 78) ini buruh semakin takut untuk berserikat, karena jika ketahuan berserikat buruh akan di PHK yang mana ketika di PHK atas alasan tadi buruh tersebut tidak akan mendapat pesangon.

Pemerintah dari masa ke masa seperti hanya memakai buruh untuk “pemuas birahinya”. “Pemuas birahi” disini berbicara tentang tenaga yang dihisap, dibayar murah, dilakukan semena-mena dan pada akhirnya kaum buruh akan tetap menjadi kelas yang paling keras menanggung beban penindasan dan perampasan kemerdekaannya untuk hidup sejahtera dan merdeka.

Belum ada tindak lanjut pemerintah akan hal ini, maka dari itu kaum buruh kali ini menganut semangat yang sama dengan kaum buruh di paman Sam tepatnya di Chicago dua abad silam yang tak kenal lelah menunjukan semangatnya dalam menyuarakan hak yang belum terpenuhi. Maka lahirlah slogan Meski Hak tidak diberikan, tetap saja yang namanya Hak harus diperjuangkan dan direbut.
Setidaknya ada beberapa point tuntutan dari sekian banyaknya total point tuntutan yaitu
1. Hapus sistem kerja kontrak, outsourcing, dan magang
2. Stop union Busting
3. Cabut PP pengupahan no 78 tahun 2015
4. Hentikan PHK Sepihak terhadap buruh
5. Berikan hak Maternitas buruh perempuan
Dan masih banyak point tuntutan lainya.
Perubahan hanya mungkin terjadi jika kita bersatu dalam kekuatan politik alternatif yang mandiri, berkesadaran, dan berani .
Kita semua adalah buruh !

 


Script writer: Nathan dan Malik
Photographer: Alby dan Jingga

About Author
admin

Leave a Comment

Name*
Email*
Website