Deklarasi Maklumat Masyarakat Sipil : Kembalikan Demokrasi Indonesia Seluruhnya

Pers Birama (02/02/2024) – Demokrasi di negara ini sedang mengalami kemunduran dan rezim saat ini telah menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan dan ambisi kekuasaannya. Akibatnya, pelanggaran berat diabaikan dan praktik KKN terjadi. Berangkat dari hal tersebut, digelar sebuah Aksi pada Kamis, (01/02/2024) sore di depan Gedung Sate yang bertajuk Mendeklarasikan Maklumat Rakyat Kembalikan Indonesia untuk Seluruhnya.

Eva Eryani, selaku perwakilan dari Forum Tamansari Bersatu menegaskan bahwa, “Sudah banyak fakta yang dipertontonkan dengan jelas kepada masyarakat secara terbuka terutama sebagai presiden dan bagaimana presiden menggunakan kekuasaannya untuk menguntungkan segelintir orang terutama keluarga ini. Tujuan tetap dari semuanya yaitu kita menghalangi praktik KKN dan kita harus menuntut juga melawan itu. Kenapa kita harus berdiri disini selama 17 tahun dengan lebih dari 800 aksi kamisan yang sudah dilakukan namun aksi seperti ini saja tidak ada yang didengar, aksi mahasiswa juga semua banyak represif sehingga banyak yang luka.”

Deti Sobandi selaku perwakilan dari PBHI Jabar, ikut menambahkan bahwa, “Mungkin bisa dilihat dari visi misi debat capres yang tidak pernah membahas soal komitmen untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM malah kasus-kasus agraria yang ada malah semakin banyak karena dari ketiga paslon itu adalah jaring-jejaring investor tambang. Oleh karena itu, demokrasi harus dibangun dititik-titik akar rumput di organisasi dan juga di komunitas. Sehingga demokrasi yang sekarang ada ini adalah demokrasi yang semu karena ini merupakan jalan para pejabatnya dan investor untuk melakukan kekayaan yang secara tidak langsung demokrasi ini hanya sebagai karpet merah mereka saja.”

Aksi kamisan hadir saat melihat demokrasi dikebiri, reformasi dikorupsi namun investor malah dilindungi. Harapan bagi masyarakat sipil untuk terus hadir dalam melakukan perlawanan ketika direndahkan dan melawan juga menyuarakan apa yang menjadi keresahan kita terhadap rezim yang semakin tidak demokratis dan semakin otoriteriar.

Harapan masyarakat pun sering disusup semisalkan para paslon melakukan banyak pelanggaran, masyarakat hanya diberikan maaf dengan uang saja sehingga suara dapat dibeli. Jika semua masyarakat bersikap golput, apa yang akan terjadi? Tetapi kita melihat konteks juga untuk Indonesia tidak terbatas oleh kuantitas aksi kita.

Karena aksi bisa melakukan apapun, momen apapun untuk menyuarakan perlawanan, karena yang paling penting sampai kapanpun ialah solidaritas. Demokrasi yang benar dan utuh adalah demokrasi yang langsung dari rakyat.